Presiden Prabowo Subianto terkait polemik dugaan Rp2 triliun, tuntutan tata niaga pangan menguat
- account_circle khasanah
- calendar_month Rabu, 5 Agt 2026 23:20 WIB
- visibility 40
- comment 0 komentar
- print Cetak
Polemik Bisnis Beras Tunjukkan Perlu Dibenahi Tata Kelola Pangan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Isu tata kelola beras kembali memicu perdebatan setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin panen padi serentak di 14 provinsi di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.
Desakan atas perbaikan tata kelola beras menguat seiring munculnya kabar tentang dugaan keuntungan sekitar Rp2 triliun yang diraih oleh sebuah entitas bisnis dalam kurun waktu sebulan.
Para legislator dan elemen pemerhati menyebut perlunya penguatan pengawasan tata kelola beras untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga kepentingan konsumen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, meminta peninjauan menyeluruh terhadap mekanisme tata niaga beras dari hulu sampai hilir.
Riyono menilai risiko produksi sebagian besar ditanggung petani, sementara keuntungan lebih besar dinikmati pelaku usaha di sektor hilir.
Menurutnya, tata kelola beras yang tidak seimbang akan mengancam kedaulatan pangan dan menurunkan motivasi petani.
Riyono menegaskan bahwa beras merupakan jantung kedaulatan pangan nasional dan seharusnya dihargai dengan kebijakan harga yang berpihak pada petani.
Ia juga menegaskan pentingnya penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagai payung hukum untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
