Mulyanto: Keadilan Harus Menjadi Fondasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- account_circle khasanah
- calendar_month Minggu, 23 Agt 2026 04:23 WIB
- visibility 12
- comment 0 komentar
- print Cetak
PKS: Keadilan sebagai Fondasi Hubungan Pusat dan Daerah
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Jangan sampai APBN terlihat efisien tetapi APBD justru kehilangan kemampuan melayani rakyat. Efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan,” tuturnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya perhatian terhadap daerah penghasil sumber daya alam, yang seharusnya mendapat proporsi yang adil dari kontribusinya kepada negara.
Mulyanto berpendapat bahwa kekayaan alam daerah tidak seharusnya hanya menguntungkan negara, sementara masyarakat di wilayah penghasil justru tertinggal. Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah untuk peka terhadap daerah dengan karakteristik khusus, seperti Aceh dan Papua.
Ia mendorong evaluasi mendalam mengenai hubungan fiskal antara pusat dan daerah, termasuk mengenai besaran TKD dan pembagian kewenangan, serta dampak program nasional terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Keadilan adalah perekat Republik. Otonomi daerah yang adil bukanlah ancaman bagi NKRI, melainkan memperkuat persatuan nasional,” tutup Mulyanto.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
