PP KMHDI Desak Presiden Prabowo Subianto Evaluasi Kinerja Kemenhut dan Kemdikbud
- account_circle khasanah
- calendar_month Rabu, 26 Agt 2026 05:24 WIB
- visibility 11
- comment 0 komentar
- print Cetak
Evaluasi Kemenhut dan Kemdikbud: PP KMHDI Desak Presiden Tindak Lanjuti Kinerja Kementerian
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Ukuran keberhasilan yang utama adalah apakah kebijakan itu menghadirkan kepastian, keadilan, manfaat, dan ketenangan untuk masyarakat,” tambah KMHDI. Mereka juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan kehutanan sangat sensitif, karena berpengaruh langsung pada masyarakat adat dan lingkungan.
“Kementerian Kehutanan seharusnya tidak hanya sukses dalam level dokumentasi perencanaan. Keberhasilan sebenarnya harus terlihat dari kondisi hutan serta kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tegas mereka. Selain itu, KMHDI meminta evaluasi yang lebih dalam terhadap kinerja Kemendikdasmen, terutama terkait kebijakan yang berimbas pada sekolah dan siswa.
“Pendidikan adalah sektor yang paling dekat dengan masyarakat,” tambah mereka. Kritik juga diarahkan pada Badan Komunikasi Pemerintah yang dianggap belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 menyatakan bahwa Bakom dibentuk untuk meningkatkan komunikasi pemerintah yang proaktif dan terintegrasi. KMHDI menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai alat untuk menjelaskan kebijakan serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Jika masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda-beda dan merasa kesulitan memahami kebijakan, maka pemerintah perlu introspeksi,” pungkas KMHDI.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
