DEEP: Neni Nur Hayati Serukan Percepatan Pemilu Berdasarkan Konstitusi untuk Demokrasi Kuat
- account_circle khasanah
- calendar_month Rabu, 26 Agt 2026 18:45 WIB
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak
DEEP: Mempercepat Pemilu Berbasis Konstitusi untuk Demokrasi yang Kuat dan Berkualitas
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Pernyataan Budi Arie Setiadi selaku Ketua Umum Projo mengenai kemungkinan pemilu digelar lebih awal sebelum tahun 2029 mendapatkan perhatian serius dari Neni Nur Hayati, Direktur Eksekutif dari Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia.
Neni menekankan bahwa percepatan pemilu tidak dapat dipahami sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan tertentu. Ia menyatakan, “Pertama-tama, mempercepat pemilu bukanlah strategi atau siasat para politisi untuk memperpanjang kekuasaan satu pihak.”
Menurut Neni, pemilu harus dilihat sebagai mekanisme konstitusional yang berfungsi untuk memberikan dan memperbarui mandat dari rakyat. Ia merujuk pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa pemilu dijadwalkan setiap lima tahun. Prinsip periodisitas ini merupakan elemen penting dalam demokrasi.
“Oleh karena itu, jika ada dorongan untuk mempercepat pemilu, kita perlu mempertanyakan; apa dasar konstitusionalnya? Apa kebutuhan objektif di baliknya? Siapa yang akan mendapat manfaat politik? Dan apakah perubahan ini dilakukan melalui proses legislasi yang transparan serta partisipatif?” tambahnya.
Neni menyerukan agar setiap wacana mengenai perubahan jadwal pemilu dievaluasi dalam konteks konstitusi dan kepentingan demokrasi secara keseluruhan. “Tanpa dasar konstitusional yang kuat, dorongan untuk percepatan pemilu hanya akan menjadi manuver untuk memperpanjang kekuasaan dengan cara-cara yang merusak demokrasi,” tegas Neni.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
