Puan Minta Penulisan Ulang Sejarah Tak Dikebut, Ingatkan Pemerintah Hormati Fakta
HASANAH.ID – Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah menuai peringatan keras dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah untuk tak terburu-buru menuntaskan proyek yang dinilai berpotensi mengaburkan fakta sejarah kelam bangsa.
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menargetkan penyelesaian penulisan sejarah pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Namun, proyek ini justru menuai kritik tajam dari koalisi masyarakat sipil dan Fraksi PDI Perjuangan karena dianggap sebagai upaya memutihkan sejarah.
Menanggapi hal tersebut, Puan Maharani menegaskan agar pemerintah tak mengabaikan protes yang muncul di masyarakat. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menuliskan kembali perjalanan bangsa.
“Jangan terburu-buru, kita lihat lagi bagaimana fakta sejarah yang ada,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Ia berpendapat bahwa peristiwa kelam di masa lalu harus tetap diakui sebagai bagian utuh sejarah bangsa, bukan dihapus atau diselewengkan. Menurut Puan, pemerintah wajib menghormati fakta sejarah dengan menyajikan secara utuh dan tak diskriminatif dalam naskah sejarah baru.
“Penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” tuturnya.
Puan juga mencontohkan sikap Presiden Ke-3 RI BJ Habibie yang secara terbuka mengakui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. Ia meminta pemerintah menengok kembali sejarah dan mengakui fakta yang terjadi.
“Kalau kemudian dalam fakta sejarah itu memang dianggap ada yang enggak perlu (ditulis), ya apa betul? Karena banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah,” ungkapnya.
Menurut Puan, sikap terbuka BJ Habibie dalam mengakui kebenaran sejarah itu seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah saat ini. Ia mengingatkan agar fakta sejarah tidak diabaikan apalagi dihapus.
“Jangan sampai fakta sejarah kemudian tidak dihargai atau dihormati,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan proyek penulisan ulang sejarah akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ia menekankan meski menuai protes, naskah sejarah akan tetap diuji publik untuk mendapatkan masukan.
“Enggak (ditunda). Kami akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis pada bulan Juli,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Fadli menjelaskan uji publik itu akan melibatkan para pemangku kepentingan sejarah, seperti arkeolog dan akademisi dari perguruan tinggi, untuk memastikan penyusunan naskah berjalan akurat.
Ia pun menepis tudingan bahwa penulisan sejarah baru akan menutup-nutupi fakta. Fadli mengajak masyarakat untuk menunggu naskah selesai dan memberikan kritik secara konstruktif setelah itu.
“Misalnya Anda wartawan lagi menulis, masa belum selesai langsung tiba-tiba dihakimi? Baru satu paragraf terus langsung dihakimi. Tunggu dulu dong selesai,” pungkas politikus Partai Gerindra itu.
