ADIKARYA PARLEMENDPRD PROV JABAR

Rafael Situmorang Desak Pemerintah Bentuk Audit Independen Kepada Perusahaan Pemberi PHK

 

ADHIKARYA PARLEMEN

Hasanah.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, S.H., mendesak pemerintah Jabar untuk melakukan audit  kepada seluruh perusahaan atau industri yang ada di Jawa Barat sebagai bentuk transparansi kekuangan, menyusul gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari pandemi Covid-19.

“Menurut saya setiap perusahaan itu pasti ada financial audit. Tetapi pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja jangan terlalu percaya atas hasil audit mereka, seharusnya menunjuk audit independen agar hasilnya sinkron, ditunjukkan saja hasilnya,” ujar Rafael  ketika dihubungi hasanah.id, Rabu (03/06)

Sebagaimana diketahui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat, ada 62.848 pekerja dari 1.041 perusahaan di Jawa Barat yang dirumahkan dan mendapat PHK akibat pandemi virus corona.

Dikutip dari situs resmi Humas Jabar, rinciannya angka tersebut adalah, 666 perusahaan merumahkan 50.187 pekerja dan 375 perusahaan mem-PHK 12.661 pekerja. Sementara itu, pekerja terdampak yang sudah melapor dengan melengkapi data nama dan alamat mencapai 49.503 orang.

Disinggung hak dan kewajiban karyawan/buruh yang di PHK pihaknya mengimbau  perusahaan untuk tetap harus mengupayakan untuk berdialog dengan pekerjanya terkait pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan hak-hak karyawan/buruh tersebut.

Dengan demikian, maka para pekerja atau buruh dapat memahami kondisi perusahaan di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang sulit untuk membayar THR serta upah secara penuh.

“Oleh karenanya, segera buat audit independen, nanti hasilnya ketahuan, perusahaan itu benar-benar pailit dan tak mampu membayar kewajibannya atau hanya bualan semata,” tegasnya.

Disinggung mengenai Suret Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rafael menambahkan, Surat Edaran sifatnya hanya imbauan dengan adanya audit tersebut dapat menciptakan kesepahaman ketika berdialog baik mengenai pemberian THR antar pengusaha dan pekerja, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) permanen sekalipun.

“Yang penting jangan mengurangi hak-hak para pekerja. Perusahaan jangan  menjadikan SE tersebut sebagai dalih tidak membayarkan THR apalagi sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.” Pungkasnya. (Uwo-)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close