Jakarta-Hasanah.id – Batalnya kenaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA), Pemerinyah tetap harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Selain Pemerintah, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, semua pihak perlu bergotong royong menyelamatkan keberlangsungan pelayanan BPJS Kesehatan.
“Kalau BPJS bangkrut, dampaknya kepada pelayanan masyarakat. Makanya perlu kegotongroyongan dalam menyelamatakan BPJS ini,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Menyoal neraca difisit, Penyebabnya karena kurang kegotongroyongan. Salah satunya kontribusi masyarakat masih kurang, masih banyak rakyat mandiri yang mendaftar ketika sakit. Selain itu, masih banyak klaim fiktif yang merugikan BPJS Kesehatan,” kata Rahmad dala keterangan resminya, Jumat (13/3/2020).
Menurutnya, hal-hal seperti itu perlu segera dicari jalan keluar, baik sosialisasi ke masyarakat hingga audit dan punishment kepada menejemen Rumah Sakit (RS).