Berita

Ribuan Buruh di KBB Alami PHK, Menaker : Masih Ada Langkah Alternatif Lainnya Selain PHK

Hasanah.id– Dampak dari pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), sebanyak 5.773 buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diberhentikan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Selain PHK, sejumlah pabrik juga memilih merumahkan sebagian buruhnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, Iing Solihin mengatakan, kebanyakan perusahaan yang melakukan PHK merupakan perusahaan industri tekstil atau pabrik. “Data pekerja formal ter-PHK terdampak COVID-19 sebanyak 5.773 orang,” ungkap Iing, Kamis (9/4/2020).

Atas hal itu, Iing meminta agar perusahaan yang melakukan PHK terhadap buruhnya agar memenuhi pesangon dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau tidak, sesuai aturan sudah ada sanksinya. Paling penting harus ada perjanjian antara pengusaha dan pekerja,” tegas Iing.

Akibat pandemi virus corona ini juga berdampak pada pekerja informal dan pelaku atau pekerja UMKM. Iing menegaskan, jumlah buruh yang di-PHK dan warga yang kehilangan pekerjaan lain itu bisa saja bertambah, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Pekerja informal itu seperti ojol, pekerja bangunan, pertanian, buruh rumah tangga, pelaku seni dan semacamnya,” ujarnya.

Iing menyebutkan, buruh yang di-PHK itu masuk dalam kategori miskin baru. Para buruh tersebut akan didorong untuk mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengasah skill.

“Warga yang masuk dalam kategori miskin baru bakal mendapat bantuan dari Gubernur untuk penguatan ekonomi akibat COVID-19,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Dilain pihak, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyarankan perusahaan dapat melakukan langkah alternatif  untuk menghindari PHK akibat wabah Covid-19, di antaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat Manajer dan Direktur), mengurangi shift kerja, membatasi/menghapuskan  kerja lembur, mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain itu, langkah lainnya yakni tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja  yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat. “Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan SP/SB atau wakil pekerja/buruh  yang bersangkutan,” tutur Menaker Ida.

Tags
Back to top button
Close
Close