BeritaHeadlinePOLITIK

Ridwan Kamil: Utamakan Keselamatan dan Keamanan Warga Saat Pilkada Serentak

Hasanah.id – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sepakat bahwa delapan daerah di Jabar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Seluruh daerah yang hendak melaksanakan Pilkada Serentak tersebut adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Teknisnya kata Kamil, kegiatan di setiap tahapan Pilkada serentak harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan level kewaspadaan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk menghindari penularan kasus COVID-19.

Gubernur Jawa Barat yang juga ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan keselamatan warga harus diutamakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19.

“Kami tetap harus memperhatikan keselamatan warga, apalagi Jawa Barat dengan penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah pemilih yang cukup besar, saat pandemi Covid-19 berpotensi bertambahnya kasus penularan. Saat ini, salah satu yang menjadi kendala adalah anggaran yang harus dikeluarkan, karena dana APBD kami dialokasikan untuk (penanganan) Covid-19,” ucapnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI di gedung Pakuan, Selasa 7/07/2020.

Kang Emil mengatakan pihaknya khawatir karena sampai saat ini penularan Covid-19 mid-19 masih terjadi. oleh karena itu, potensi penyebaran Covid-19 harus ditekan selama pilkada berlangsung. salah satunya dengan membagi jadwal pemungutan suara.

“Solusi saya sederhana, membuat regulasi yang mengatur bahwa pemungutan suara bisa sampai sore. jadi, jumlah TPS-nya tetap, pencoblosannya dibagi dua ronde, yakni pagi sampai siang dan siang sampai sore, ” kata kang Emil.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Rifqi Ali Mubarok menjelaskan otoritasnya dan Gugus Tugas Jabar akan menyusun panduan pemilihan di masa AKB. Panduan tersebut akan mengatur penerapan protokol kesehatan pada kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada, seperti kampanye dan rapat umum.

“Jadi sekarang istilahnya Pemilihan dengan AKB. Nanti akan diatur bagaimana kampanye rapat umum dilakukan dengan protokol kesehatan, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan lain sebagainya, termasuk juga rapat pleno terbuka sesuai dengan protokol kesehatan. Maka kita minta bantuan Gugus Tugas di tingkat provinsi yang kemudian nanti bisa menjadi panduan untuk tingkat kota dan kabupaten,” jelas Rifqi.

Terkait mekanisme pemilihan kepala daerah di masa AKB ini, Rifqi mengemukaan beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan seperti menambah jumlah alat coblos hingga penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi para pemilih untuk menghindari adanya penularan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, Rifqi mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi kuota per TPS, mengatur durasi pemungutan suara, serta jarak antar bilik di TPS guna menghindari kerumunan masyarakat.

“Hal-hal seperti itu yang akan terus kita coba diskusikan mekanismenya. Yang jelas tidak boleh berkerumun, maka awalnya pemilih per-TPS itu 800 (orang), sekarang dikurangi jadi 500 (orang). Nanti diatur durasi waktunya, jaraknya, dan lain sebagainya,” ujar Rifqi.

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close