ADIKARYA PARLEMENBerita

Soroti Pelaksanaan PPDB, Waras Wasito Minta Integritas Panitia Dijaga

ADIKARYA PARLEMEN

Hasanah.id – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA di Kabupaten Bekasi, masih terkendala server error.

Pada hari kedua laman PPDB online sudah bisa diakses, namun proses pendaftaranya masih lama. Bahkan, panitia PPDB di sekolah masih ada yang belum bisa melakukan verifikasi pendaftar, karena fitur menu tidak ditemukan di laman PPDB tersebut.

Permasalahan server yang lelet dan error masih mendominasi permasalahan yang dirasakan para orangtua siswa ketika mendaftarkan anaknya pada PPDB secara dalam jaringan (daring). Terutama saat para siswa mengupload Kartu Kependukan (KK).

Alhasil, para peserta didik baru pun ramai-ramai mendatangi sekolah yang menjadi salah satu pilihan untuk masuk SMA sederajat ditengah Covid-19.

Sebelumnya, Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengklaim telah memperkuat sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 secara daring. Ketua Panitia PPDB SMA/SMK/SLB Provinsi Jabar, Yesa Sarwedi menyebut infrastruktur teknologi informasi (TI) sudah diperkuat dengan meningkatkan bandwidth server mencapai 1 gigabytes per sekon (gbps).

Menyikapi hal tersebut, anggota komisi I DPRD Jabar Waras Wasisto mengingatkan Dinas Pendidikan Jabar agar mengantisipasi  berbagai hal menyambut PPDB online tahun ajaran 2020/2021. Seperti jaringan internet.

“Saya rasa masalah PPDB Jabar ini sangat penting. Banyak yang harus dipersiapkanmulai dari sistem, teknologi bahkan sampai kualitas sumber daya manusianyapun harus dipersiapkan sebelumnya. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, muncul beberapa kasus di sekolah seperti  internet error saja berdampak pada banyak hal, tentu berdampak munculnya penumpukan massa di sekolah, ini menimbulkan resiko dan masalah baru lagi,” Ujar Waras saat dihubungi, 10/06/2020. 

Selain masalah teknis errornya jaringan internet di sejumlah kota, Politisi PDI Perjuangan asal dapil Bekasi-Depok ini  mengingatkan Dinas Pendidikan untuk tetap konsisten dalam pelaksanaanya terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan.

“Integritas panitia PPDB ini harus tetap dijaga. Jangan sampai muncul aduan-aduan dari masyarakat yang berpotensi menjadi masalah hukum,” tegasnya.

Ia menyebutkan adanya potensi titipan dari berbagai pihak untuk mengisi kuota bangku kosong juga harus diantisipasi. Karena, pada umumnya sekolah tidak memaksimalkan bangku yang tersedia.

“Ini catatan penting, adalah mengantisipasi komersialisasi atau pungutan liar kepada calon peserta didik. Tindakan seperti ini harus ada sanksi yang membuat jera kepada oknum yang terbukti melakukan pungli kepada calon peserta didik,” Tukasnya. (Uwo-)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close