“Pengetahuan, pengalaman dan jaringan bisa didapatkan formal maupun nonformal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti ini,” ucapnya.
Dony berpesan, kepada para peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai dialog yang positif. Untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
“Kegiatan ini harus mampu meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa.”
“Selain itu, meningkatnya mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dony menyebutkan, Kabupaten Sumedang telah memiliki terobosan baru atau inovasi di bidang pengawasan.
Di antaranya, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dan implementasi pembangunan Zona Intergitas Desa (ZI Des).
“Inovasi tersebut sebagai alat dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Menuju aparatur pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja desa,” jelasnya.
