Berita

Tolak Gugatan APINDO, Ratusan Buruh Geruduk PTUN Bandung

Hasanah.id- Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar melakukan unjuk rasa di Jalan Diponogoro tepatnya di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Selasa (28/7/2020).Hingga  menyebabkan Jalan Diponogoro mengalami macet total. Ratusan buruh ini menuntut lima hal.

Aksi buruh didepan PTUN Bandung

Dalam unjuk rasa ini, FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Provinsi Jawa Barat dan SP/SB Provinsi Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Aksi Buruh mendesak PTUN Bandung untuk menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar soal pembatalan Surat Keputusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (SK UMK) Jabar tahun 2020.Kemudian cabut huruf D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, lalu ketiga tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, keempat terbitkan SK UMSK.

Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, desakan tersebut dilakukan karena pihaknya menilai SK yang diterbitkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam SK tersebut, gubernur menetapkan besaran UMK kabupaten/kota yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Roy menilai, secara hukum SK tersebut sudah turun sesuai aturan, dimana produk hukum pemerintah daerah dalam menetapkan besaran UMK adalah melalui pergub (peraturan gubernur) dan SK.

“Keinginan Apindo Jabar untuk kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum, dan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia juga menilai gugatan tersebut, bila dikabulkan, akan merugikan pihak buruh. Pasalnya, dalam SE Gubernur Jabar yang telah dicabut dan digantikan dengan SK UMK yang sekarang berlaku, gubernur tidak menetapkan besaran UMK dan menyerahkan hal tersebut melalui diskusi bipartit antara perusahaan dengan serikat buruh. *

Tags
Back to top button
Close
Close