Hasanah.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, menegaskan pentingnya optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penopang utama pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Komisi I DPRD Jawa Barat pada rapat evaluasi kerja sama dan optimalisasi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar di SPTH (Sertifikat dan Pembenihan Tanaman Hutan) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (6/1/2026).
Rapat evaluasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, tepat guna, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurut Tuti, aset pemerintah bukan sekadar inventaris, melainkan potensi strategis yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Aset milik pemerintah provinsi harus dikelola secara profesional dan optimal. Jika dikelola dengan baik, aset ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tuti di sela-sela kegiatan.
Ia menilai, masih terdapat sejumlah aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dari sisi pemanfaatan ekonomi maupun fungsi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pola kerja sama serta skema pemanfaatan aset perlu dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan potensi kerugian daerah.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Jawa Barat bersama perangkat daerah terkait membahas berbagai bentuk kerja sama pemanfaatan aset, termasuk mekanisme pengelolaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dalam pelaksanaannya. Tuti menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas agar setiap kerja sama yang dilakukan benar-benar menguntungkan daerah dan tidak menyalahi aturan.
Menurut Tuti, aset seperti SPTH memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai sarana edukasi, penelitian, dan pengembangan ekonomi berbasis kehutanan.
“Pengelolaan aset harus disesuaikan dengan karakter dan potensi wilayah. SPTH Jatinangor, misalnya, bisa menjadi pusat pembenihan yang mendukung program rehabilitasi hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Lebih lanjut, Tuti berharap hasil rapat evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan aset ke depan. Ia juga mendorong adanya inovasi dalam pemanfaatan aset, tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Komisi I DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan aset daerah agar berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Dengan optimalisasi aset yang tepat, pembangunan daerah Jawa Barat dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan,” tukasnya.
