Karena itu, Wiranto menyatakan sebagai pihak yang paling tersinggung jika ada yang menyebut negara bubar. Sebab, keutuhan negara berkaitan dengan tugasnya sebagai Menko Polhukam.
“Kalau ada yang mengatakan negara bubar, yang paling tersinggung Menko Polhukam. Berarti saya nggak bisa jaga negeri ini stabil. Dinobatkan-dinobatkan tadi kan artinya stabil. Enak aja punah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wiranto meminta seluruh masyarakat untuk ikut serta membela negara. Keterlibatan masyarakat tersebut menurutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Wajib hukumnya kita membela negara ini bersama-sama. Karena kita lahir, besar, dapat kehidupan, dan mati di sini, maka layak kita jaga. Dan menurut UUD 45 wajib bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam pertahanan keamanan negara. Saya kira semua masyarakat harus ikut serta,” ujarnya.
Sebelumnya, program sinergitas penanggulangan terorisme dilaksanakan atas kerja sama 36 Kementerian/Lembaga. Wilayah sasaran program di Sulawesi Tengah meliputi Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Tojo Una-Una. Di NTB, yang menjadi sasaran program meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Jawa Timur akan menjadi provinsi ketiga yang disasar program ini pada tahun 2019 mendatang.
