Cilegon menjadi kota kedua di bawah Parepare dalam skor toleransi terendah menurut hasil IKT menurut SETARA Institute. Lalu disusul oleh Lhokseumawe dan Banda Aceh. Di Cilegon, kepemimpinan politik dan birokrasi yang tidak progresif terhadap isu toleransi menjadi sorotan. Umat Kristiani di kota tersebut menghadapi kesulitan besar dalam mendirikan rumah ibadah.
Situasi ini dipengaruhi oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK1975 tahun 1975, yang sering dijadikan acuan oleh warga untuk menolak pembangunan gereja. Selain itu, peran masyarakat sipil di Cilegon dalam mendorong toleransi masih tergolong lemah. Justru, sebagian besar masih harus berhadapan dengan sikap intoleran.
Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT), kota seperti Cilegon meraih skor rendah bukan hanya karena adanya kejadian intoleransi, tetapi juga karena kurangnya upaya dan inovasi dalam memajukan toleransi. Kepemimpinan di tingkat politik, birokrasi, maupun masyarakat belum menunjukkan langkah nyata dan kolaboratif dalam mendorong nilai-nilai toleransi.
