Wujudkan Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK, M. Tandiontong: Benahi Sistemnya Dulu
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month 09 Februari 2020, 17:14 WIB
- visibility 1.440
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wujudkan Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK, M. Tandiontong: Benahi Sistemnya Dulu
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ADIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim terus mengakselerasi pembangunan di bidang pendidikan. Salah satunya dengan menggulirkan program Gratis Iuran Bulanan.
Program itu berlaku di 835 SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Barat. Hal ini menjadi sorotan penting di Komisi V DPRD Provinsi Jabar.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dr. Mathius Tandiontong, SE, MMAk., menuturkan, pendidikan merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memajukan pendidikan.
Disinggung program pendidikan gratis yang merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dan harus direalisasikan. Mathius menegaskan jika selama ini, program itu sudah dibahas, mulai dari kebutuhan setiap siswa, sekolah hingga besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar setiap tahun.
“Itu bangunan isu yang dipakai gubernur memanfaatkan momentum (pilkada.red), tapi sebenernya belum cukup anggarannya. Kami sudah sampaikan jika anggaran masih kurang, contoh saja Kota Bandung sejauh mana pemerintah Jawa Barat mengidentifikasikan dan melayani kebutuhan para siswa apalagi Jawa Barat sampai ke daerah-daerah terpencil.” Tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam upaya membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas, khususnya masyarakat Jawa Barat.
“Baiknya bangun sistemnya dulu, seperti Jawa Timur dicari dulu berapa indeks kebutuhan persiswanya, berapa untuk sekolah hingga besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar setiap tahun, baru bagaimana mencari anggarannya.” Tukasnya. (Uwo-)
- Penulis: Unggung Rispurwo
