DPRD Jabar Minta Data Corona Harus Akurat
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Rabu, 15 Apr 2020 07:40 WIB
- visibility 286
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gedung DPRD Jawa Barat
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hasanah.id – DPRD Jabar meminta pendataan benar-benar dilakukan secara detail dan benar sehingga diperoleh data yang akurat. Hal ini akan lebih menjamin bahwa program yang akan dilaksanakan tepat sasaran.
Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Syamsudin mengatakan, pendataan yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kemudaratan berupa konflik horizontal.
Asep menerangkan, saat ini, sumber data yang digunakan oleh pemerintah dalam penanganan krisis ekonomi akibat COVID-19 berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari setiap kabupaten/kota yang dimutakhirkan sebanyak tiga kali dan di-input ke kementerian.
“Jika pendataannya tumpang tindih atau itu-itu saja penerimanya, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dan akan berdampak pada konflik horizontal,” kata Asep dalam rilis yang diterima, Selasa (14/4/2020).
Asep mengatakan, data yang digunakan untuk bantuan ada yang disebut data desil satu atau data kerak miskin dengan kriteria seperti disabilitas, ibu hamil, bantuan sekolah dan yang lainnya.
Data kategori pertama ini menjadi acuan yang mendapat bantuan dari APBN berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nominal bantuan sekitar Rp 9,8 juta setiap tahunnya.
Kedua data DTKS yang diperbaharui setiap empat bulan sekali juga digunakan untuk penerima Bantuan Sembako Non Tunai (BSNT). Besaranya jika diuangkan senilai Rp 200.000 per bulan berupa sembako.
- Penulis: Unggung Rispurwo
