Pegiat Lingkungan Tolak Pembangunan Jalan Berbayar Atas Nama Kepentingan Umum di Kabupaten Bandung
HASANAH.ID – Rencana pembangunan Jalan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan terobosan dari Bupati Bandung Dadang Supriatna ini harus lebih dulu dikaji lebih dalam dan komprehensif. Karena jika tidak, malah merugikan masyarakat di daerah-daerah yang dilaluinya.
“Terlalu berlebihan dan tidak urgensi itu buat jalan tol. Bilang aja mau bisnis jalan berbayar. Dan mempersiapkan Bisnis Di rest area,”ungkap Ketua FK3I Jabar sekaligus sebagai Ketua Dewan WALHI, Dedi Kurniawan, Rabu (13/4/2022)
Dedi mengatakan itu harus ditolak, dan sepakat cukup dengan penataan jalan yang ada, tidak harus mengorbankan pembebasan lahan yang seperti biasa dipaksa sehingga terjadi penggusuran.
“Jika di tata sebagai jalan tradisional dibangun destinasi desa saya pikir lebih menarik dan pendapatan per kapita masyakat terdongkrak,”paparnya.
Saya berharap Bupati Bandung jangan memikirkan pendapatan PAD yang banyak. Itu juga ga sampai utuh ke masyarakat. Hal ini terlalu nampak ini titipan para investor perusahaan wisata bukan solusi aksebilitas umum.
Kami FK3I Jawa Barat secara tegas menolak Jalan berbayar atas nama kepentingan umum dan menyengsarakan rakyat apalagi dengan memakai sebagian hutang dan anggaran dana dari pajak rakyat.
“Dan membuka aksesbiltas gangguan terhadap kawasan serta bertabrakan dengan kaidah kawasan tersebut sebagai kawasan Cekungan Bandung bagian selatan yang perlu diperhatikan aspek ekologi. Karena jalan nya melewati kawasan hutan dan perkebunan dan agak dekat pada kawasan CA Gunung Tilu, hal ini akan berdampak pada satwa kunci dilindungi kalo lewat sana,”tegasnya.
