HASANAH.ID – BANDUNG. Koalisi Rakyat Demokratik menuntut bahwa Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya demokrasi. Mahasiswa Pembebasan Kolektif Kota Bandung, Yusup ada dua hal yang menjadi tuntutan utama yaitu presidential threshold dan regulasi pembuatan partai politik yang membutuhkan modal besar pada Selasa, (13/2/2024) di Jalan Braga, Kota Bandung.
Yusup menjelaskan bahwa presidential threshold menutup akses masyarakat yang memiliki kompetensi baik menjadi pemimpin.
Lalu, pembuatan partai politik yang mahal sekali membuat orang-orang di belakang presiden tidak berubah.
“Selain itu, kami menuntut 23 kepada pemerintah untuk segera melaksanakan contohnya adili Golkar dan Prabowo yang melanggar HAM berat,” ujarnya langsung.
Ia menambahkan aksi ini juga mengingatkan masyarakat bahwa golput merupakan tindakan melawan Pemilu yang dari awal tidak demokrasi.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya sekedar coblos-mencoblos Paslon saja tetapi lebih luas dan dalam.
Yusup menjelaskan bahwa tugas kita di tengah sistem Pemilu yang rusak adalah melawan di luar kotak suara.
