ADIKARYA PARLEMEN

Nia Purnakania Tekankan Penguatan LMDH sebagai Mitra Strategis Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Hasanah.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn., menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai garda terdepan dalam pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, LMDH memiliki posisi krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga desa di sekitar kawasan hutan.

“LMDH bukan sekadar kelompok pengelola, tetapi mitra strategis dalam memastikan hutan tetap lestari. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dan diberikan hak kelola yang jelas, mereka dapat berkontribusi besar baik pada aspek lingkungan maupun ekonomi,” ujar Nia.

Ia menilai bahwa keberadaan perhutanan sosial telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan secara legal dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu memberikan dukungan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tanpa pendampingan yang tepat—mulai dari pelatihan teknis, pembinaan kelembagaan, hingga akses permodalan—LMDH akan sulit berkembang maksimal. Kita ingin mereka tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga mendapatkan manfaat kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.

Nia menekankan bahwa pemulihan hutan kritis harus dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, karena mereka adalah kelompok yang paling memahami karakteristik lapangan dan tantangan jangka panjang. Ia menolak pola penanganan hutan yang bersifat seremonial, seperti penanaman pohon tanpa rencana tindak lanjut yang jelas.

“Yang kita butuhkan adalah model pemberdayaan berkelanjutan. Masyarakat desa hutan harus menjadi bagian dari perencanaan hingga implementasi. Dengan begitu, mereka merasa memiliki dan turut menjaga,” tambahnya.

Di sisi lain, Nia mengapresiasi sinergi yang telah dibangun antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan koperasi lokal dalam meningkatkan kemampuan LMDH. Menurutnya, kerja kolaboratif lintas sektor merupakan fondasi penting untuk keberhasilan program perhutanan sosial.

Ia juga mendorong pemerintah provinsi memperkuat skema dukungan teknis dan ekonomi bagi LMDH, termasuk pengembangan koperasi perhutanan sosial, perluasan akses pasar, serta bantuan inovasi usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.

“Jika kita ingin hutan lestari sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat, LMDH harus ditempatkan pada posisi inti. Mereka adalah agen perubahan yang dapat mendorong pembangunan hijau berbasis kearifan lokal,” tutup Nia.