Manajer Riset Fitra Badiul Hadi: Transparansi Keuangan PBNU Masih PR Jelang Muktamar
- account_circle khasanah
- calendar_month Minggu, 5 Jul 2026 22:57 WIB
- visibility 93
- comment 0 komentar
- print Cetak
Transparansi Keuangan PBNU Masih Jadi PR Jelang Muktamar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi anggaran PBNU dalam diskusi Halaqah Muktamar bertajuk Quo Vadis NU di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.
Badiul menegaskan bahwa transparansi anggaran PBNU harus menjadi prioritas agar publik dapat memantau penggunaan dana organisasi yang berskala besar.
Menurutnya, prinsip akuntabilitas belum tercermin dalam laporan keuangan PBNU sehingga penting untuk menerapkan standar tata kelola modern secara menyeluruh.
Dia mengingatkan bahwa publik hanya mudah mengakses informasi jumlah dana yang dikelola LazisNU, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
Badiul menekankan perbedaan antara dana LazisNU yang diperuntukkan bagi umat dengan anggaran operasional PBNU sebagai organisasi induk yang fungsi dan volumenya tidak dipublikasikan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah adanya hibah rutin ke PWNU DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sekitar Rp1 miliar per tahun.
Menurut Badiul, aliran dana seperti hibah tersebut semestinya dikelola dan dilaporkan dengan keterbukaan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
