AMKB Ungkap Mal Administrasi DPRD Kabupaten Bandung Penyebab Tersumbatnya Aspirasi Rakyat
HASANAH.ID, SOREANG – Stigma negative yang meresahkan masyarakat Kabupaten Bandung akibat perilaku tidak terpuji yang ditunjukan oleh salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yakni PT. Bandung Daya Sentosa (PT. BDS) perseroan daerah menjadi sorotan para aktivis.
Sekjen Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (AMKB), Indra Agustin mengatakan diduga PT. BDS telah melakukan tindakan penipuan yang telah
mengakibatkan kerugian ratusan miliar pada investor yang datang ke kabupaten Bandung.
Indra mengatakan dalam perjalanannya diketahui PT. BDS telah melakukan upaya penghimpunan dana masyarakat dengan modus suplai ayam BLD kepada beberapa konsumen yang kemudian diketahui bahwa suplai tersebut fiktif.
”Disinyalir PT. BDS dikelola oleh relasi kuasa Bupati Bandung guna menghimpun dana yang diperlukan untuk kebutuhan pemilukada dan pemilu legislative tahun 2024,”ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/10/2025).
Indra menuturkan terkait keresahan akibat diduga dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh salah satu BUMD milik Pemkab Bandung, pihak AMKB telah meluncurkan surat pada tanggal 04 September 2025 kepada DPRD Kabupaten Bandung.
”Tujuan dan maksud meluncurkan surat ke DPRD Kabupaten Bandung untuk
menyampaikan keresahan masyarakat mengenai stigma negative yang
melekat di Kabupaten Bandung akibat perilaku tidak terpuji yang ditunjukan
oleh salah satu BUMD milik Pemkab Bandung yakni PT BDS,”tutur Indra.
Terkait hal itu, lanjut Indra memaparkan AMKB memandang perlu untuk meminta penjelasan pemerintah melalui saluran DPRD, mengingat bahwa BUMD tersebut lahir dan dilahirkan dari sebuah
putusan politik.
”Namun surat tersebut tidak direspons sebagaimana mestinya, sehingga AMKB mengirim surat yang ke-2 dengan catatan bahwa kalau surat ke-2 tidak mendapat respon juga maka AMKB akan datang
dengan gelombang aksi besar,”paparnya.
Indra mengungkapkan, akhirnya pada tanggal 1 oktober 2025 jam 18.43 admin DPRD Kab. Bandung mengirim balasan surat melalui e-mail yang pada pokok suratnya berisi undangan audensi pada tanggal 02 oktober 2025 pukul 10.00 WIB sekitar 15 jam sebelum acara resmi.
Kejadian ini tentunya menurut AMKB merupakan sebuah contoh buruk dari
pengelolaan administrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung, tentunya ini akan
makin menambah kekhawatiran kami bahwa lembaga DPRD Kabupaten
Bandung sebagai sarana untuk menghasilkan produk hukum di Kabupaten Bandung
Namun dengan tata kelola seperti ini tidak tertutup kemungkinan akan menghasilkan produk hukum yang absurd bahkan cacat formil.
”Sisi lain mengenai issue yang akan kami pertanyakan juga terkait dengan
kesinambungan kinerja DPRD Kabupaten Bandung dari dulu, kini dan yang akan
datang, kami khawatir masyarakat Kabupaten Bandung akan kehilangan
penopang kehidupan bernegara yakni fungsi legislative secara fungsional,”pungkasnya.
