Heru menegaskan bahwa keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada penanganan perkara lain di MK, termasuk pengujian undang-undang (PUU) dan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN).
Dengan kondisi ini, MK masih menunggu langkah pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran agar operasional lembaga tetap berjalan hingga akhir tahun 2025.
Follow Us
