Bahlil Bantah Keterkaitan Nama Kapal JKW dan Dewi Iriana dengan Tambang Nikel di Raja Ampat
Hasanah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu viral terkait kapal-kapal pengangkut bijih nikel di Raja Ampat yang disebut memiliki nama mirip inisial Presiden Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Bahlil membantah keterlibatan Jokowi maupun Iriana dalam aktivitas pertambangan tersebut.
“Enggak ada itu, di mana itu. Tidak ada kaitannya,” tegas Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Ia juga memastikan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat bukanlah produk kebijakan era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Bahlil, seluruh IUP yang kini menjadi sorotan diterbitkan jauh sebelumnya.
“Izin-izin itu keluar sejak 2004 dan 2006, saat kewenangan masih berada di tingkat daerah,” jelasnya.
Bahlil menyebut pemerintah telah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel yang dinilai bermasalah. Perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham. Keempatnya beroperasi di sejumlah pulau di Raja Ampat dan kini dihentikan sebagai bentuk penegakan aturan dan perlindungan lingkungan.
Isu soal nama kapal mencuat setelah beredar video di media sosial yang menampilkan kapal-kapal bertuliskan “JKW Mahakam” dan “Dewi Iriana” yang disebut mengangkut bijih nikel. Berdasarkan penelusuran laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan, memang terdapat kapal dengan nama tersebut.
Setidaknya ada delapan kapal dengan nama JKW Mahakam dan enam kapal bernama Dewi Iriana. Kapal-kapal itu dimiliki oleh sejumlah entitas, termasuk PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha dari PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI).
Bahlil menegaskan bahwa kesamaan nama tidak serta-merta mengindikasikan keterlibatan pribadi Presiden atau keluarganya dalam kegiatan tambang. “Yang penting, kita fokus pada penegakan hukum dan perlindungan lingkungan,” tutupnya.
