Penerapan Pemerintahan Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah.
Dengan begitu, pembangunan Jabar tidak lagi mengandalkan APBD yang notabene terbatas, tapi lima sumber anggaran lain. Di antaranya adalah Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana ummat, dan dana CSR.
Selain pembiayaan kreatif, Emil memulai pula terobosan untuk mendukung Pemerintahan Dinamis dapat berjalan di Pemdaprov Jabar. Salah satu caranya dengan menjalankan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat.
“Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada,” jelas Emil.
Pola Komunikasi Millenial
Pemerintahan Dinamis yang diusung Emil telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antar-pemerintah daerah.
