Terkait Perdagangan Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 Akomodir Kepentingan Masyarakat Lokal

Unggung Rispurwo
Jumat, 24 Apr 2026 09:26 WIB
120
0 komentar
Cetak

Facebook Twitter Whatsapp Pinterest

Threads

Terkait Perdagangan Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 Akomodir Kepentingan Masyarakat Lokal HASANAH.ID - JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam Permenhut 6/2026 adalah kemudahan dalam penyusunan proposal pengembangan karbon. "Satu lagi yang paling luar biasa adalah di sini kita memberikan kemudahan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, masyarakat sekitar hutan. Jadi sekarang untuk menyiapkan semacam proposal untuk developing karbon ini, masyarakat itu bisa di-support oleh tidak mesti konsultan perusahaan besar, tapi bisa juga oleh konsultan individual," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Selasa (21/4) seperti dilansir Antara. Menurut dia, harapannya ini bisa lebih terjangkau sehingga balik lagi dari penyiapan bisnis karbon bisa mencakup, mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan. "Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden RI kita harus lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk kolaborasi termasuk juga untuk pengembangan bisnis-bisnis, terutama kalau kami di sektor kehutanan adalah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan yang bisa dikembalikan hasil bisnis usahanya untuk meningkatkan kualitas hutan," katanya. Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Ia menambahkan Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaian agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim. Selain itu, permenhut memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.**

Ilustrasi: Masyarakat menanam pohon di kawasan lereng kaki gunung Burangrang.

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

HASANAH.ID – JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam Permenhut 6/2026 adalah kemudahan dalam penyusunan proposal pengembangan karbon.

“Satu lagi yang paling luar biasa adalah di sini kita memberikan kemudahan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, masyarakat sekitar hutan. Jadi sekarang untuk menyiapkan semacam proposal untuk developing karbon ini, masyarakat itu bisa di-support oleh tidak mesti konsultan perusahaan besar, tapi bisa juga oleh konsultan individual,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Selasa (21/4) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, harapannya ini bisa lebih terjangkau sehingga balik lagi dari penyiapan bisnis karbon bisa mencakup, mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden RI kita harus lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk kolaborasi termasuk juga untuk pengembangan bisnis-bisnis, terutama kalau kami di sektor kehutanan adalah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan yang bisa dikembalikan hasil bisnis usahanya untuk meningkatkan kualitas hutan,” katanya.

Ikuti Kami Di:

Halaman 1 2

Penulis: Unggung Rispurwo

Diah Fitri Maryani Dorong Sinergi Tangani Karhutla Kalimantan, Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agt 2026 14:16 WIB
Bobby Suryo
1.189
0Komentar

Hasanah.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menjadi perhatian. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM mendorong seluruh pihak untuk […]

ADIKARYA PARLEMEN

Tuti Turimayanti Dorong Penguatan Layanan Kesehatan dan BPJS bagi Warga Kertamulya

Jumat, 21 Agt 2026 10:34 WIB
Bobby Suryo
1.108
0Komentar

Hasanah.id – Persoalan kesehatan dan akses terhadap jaminan sosial masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Kondisi tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas Tuti Turimayanti, SE saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi […]

ADIKARYA PARLEMEN

Diah Fitri Maryani: Hari Juang Polri Momentum Memperkuat Pengabdian dan Kedekatan dengan Rakyat

Jumat, 21 Agt 2026 13:59 WIB
Bobby Suryo
838
0Komentar

Hasanah.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian kepolisian kepada masyarakat dan negara. Diah menilai nilai perjuangan yang melatarbelakangi Hari Juang […]

Berita HUKUM & KRIMINAL

Bawa Pisau dan Golok Saat Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Dipulangkan Polisi

Kamis, 20 Agt 2026 08:01 WIB
anshori
193
0Komentar

HASANAH.ID – Polda Metro Jaya mengamankan dua orang yang kedapatan membawa senjata tajam ketika berada di sekitar lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026. Barang yang ditemukan berupa satu bilah pisau dan satu buah golok. Meski sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan, kedua orang tersebut akhirnya diperbolehkan […]

Ruben Onsu Ungkap Kekecewaan ke Sarwendah, Akui Sulit Bertemu Anak Pasca Cerai (istimewa)

Berita HUKUM & KRIMINAL

Awal Mula Ruben Onsu Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Investasi

Jumat, 21 Agt 2026 08:53 WIB
anshori
162
0Komentar

HASANAH.ID – Artis dan pengusaha Ruben Samuel Onsu atau yang lebih dikenal sebagai Ruben Onsu kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana investasi. Penetapan status hukum tersebut dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah perkara yang dilaporkan sejak 2025 memasuki tahapan penyidikan. Kepastian mengenai perubahan status Ruben Onsu disampaikan oleh Kasi […]

Terkait Perdagangan Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 Akomodir Kepentingan Masyarakat Lokal

Baca Juga

Terpopuler

Hasanah.id - Mengabarkan Dengan Hati Berita Terbaru, Terkini