Terkait Perdagangan Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 Akomodir Kepentingan Masyarakat Lokal

Unggung Rispurwo
Jumat, 24 Apr 2026 09:26 WIB
121
0 komentar
Cetak

Facebook Twitter Whatsapp Pinterest

Threads

Terkait Perdagangan Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 Akomodir Kepentingan Masyarakat Lokal HASANAH.ID - JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam Permenhut 6/2026 adalah kemudahan dalam penyusunan proposal pengembangan karbon. "Satu lagi yang paling luar biasa adalah di sini kita memberikan kemudahan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, masyarakat sekitar hutan. Jadi sekarang untuk menyiapkan semacam proposal untuk developing karbon ini, masyarakat itu bisa di-support oleh tidak mesti konsultan perusahaan besar, tapi bisa juga oleh konsultan individual," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Selasa (21/4) seperti dilansir Antara. Menurut dia, harapannya ini bisa lebih terjangkau sehingga balik lagi dari penyiapan bisnis karbon bisa mencakup, mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan. "Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden RI kita harus lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk kolaborasi termasuk juga untuk pengembangan bisnis-bisnis, terutama kalau kami di sektor kehutanan adalah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan yang bisa dikembalikan hasil bisnis usahanya untuk meningkatkan kualitas hutan," katanya. Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Ia menambahkan Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaian agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim. Selain itu, permenhut memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.**

Ilustrasi: Masyarakat menanam pohon di kawasan lereng kaki gunung Burangrang.

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

Ia menambahkan Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaian agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, permenhut memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.**

Ikuti Kami Di:

Halaman 1 2

Penulis: Unggung Rispurwo

Diah Fitri Maryani Dorong Sinergi Tangani Karhutla Kalimantan, Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agt 2026 14:16 WIB
Bobby Suryo
1.189
0Komentar

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap langkah penanganan karhutla. Selain ancaman api, asap yang ditimbulkan kebakaran juga dapat mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Karena itu, Diah meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan melakukan […]

ADIKARYA PARLEMEN

Tuti Turimayanti Dorong Penguatan Layanan Kesehatan dan BPJS bagi Warga Kertamulya

Jumat, 21 Agt 2026 10:34 WIB
Bobby Suryo
1.108
0Komentar

Ia menjelaskan, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh prosedur penggunaan BPJS, termasuk mengenai administrasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga mekanisme rujukan. Persoalan seperti ini, menurut dia, perlu mendapatkan perhatian agar tidak menjadi hambatan bagi warga dalam memperoleh pelayanan. Legislator daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat tersebut juga mendorong adanya komunikasi yang lebih aktif antara […]

ADIKARYA PARLEMEN

Diah Fitri Maryani: Hari Juang Polri Momentum Memperkuat Pengabdian dan Kedekatan dengan Rakyat

Jumat, 21 Agt 2026 13:59 WIB
Bobby Suryo
840
0Komentar

Diah berharap peringatan Hari Juang Polri dapat menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat. “Polri adalah bagian penting dari perjalanan bangsa. Karena itu, sudah saatnya Polri menjaga dan membangun lembaga kepolisian yang dekat dengan rakyat, mengayomi, profesional dalam menjalankan tugas, dan konsisten menjaga persatuan serta keutuhan […]

Berita HUKUM & KRIMINAL

Bawa Pisau dan Golok Saat Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Dipulangkan Polisi

Kamis, 20 Agt 2026 08:01 WIB
anshori
193
0Komentar

Polisi memperoleh keterangan bahwa pisau tersebut bukan sengaja dibawa untuk digunakan dalam aksi demonstrasi. Benda itu disebut masih berada di dalam tas setelah kegiatan KKN selesai. Meski demikian, petugas tetap melakukan pemeriksaan karena pisau ditemukan ketika mahasiswa tersebut berada di lingkungan aksi unjuk rasa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur untuk memastikan keamanan selama […]

Ruben Onsu Ungkap Kekecewaan ke Sarwendah, Akui Sulit Bertemu Anak Pasca Cerai (istimewa)

Berita HUKUM & KRIMINAL

Awal Mula Ruben Onsu Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Investasi

Jumat, 21 Agt 2026 08:53 WIB
anshori
162
0Komentar

Proses penyelidikan kemudian berkembang hingga akhirnya perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Peningkatan status tersebut menunjukkan bahwa penyidik menemukan dasar yang cukup untuk melanjutkan proses hukum secara lebih mendalam. Setelah perkara memasuki tahap penyidikan, polisi mulai memeriksa sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan kasus tersebut. Joko menyebut lebih dari enam […]

Terkait Perdagangan Karbon, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 Akomodir Kepentingan Masyarakat Lokal

Baca Juga

Terpopuler

Hasanah.id - Mengabarkan Dengan Hati Berita Terbaru, Terkini