ByteDance Pertimbangkan Alternatif selain Menjual TikTok untuk Bertahan di AS
Saat ini, Presiden Trump telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk kebijakan yang menunda sementara penerapan undang-undang yang melarang TikTok di AS. Dengan penangguhan ini, Departemen Kehakiman tidak akan memberlakukan “Undang-Undang Perlindungan Warga AS dari Aplikasi yang Dikendalikan Asing” selama 75 hari. Hal ini memberikan waktu tambahan untuk mencapai kesepakatan.
“Waktu penerapan undang-undang ini, yang jatuh di masa transisi kepresidenan, mempersulit penilaian implikasi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri sebelum aturan berlaku,” ujar Donald Trump.
Trump juga menyatakan akan meninjau informasi sensitif terkait keamanan nasional dan mengevaluasi langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan TikTok.
ByteDance sebelumnya telah meluncurkan inisiatif bernama “Project Texas” untuk memindahkan data pengguna AS ke server yang dioperasikan oleh Oracle. Pengaturan ini adalah hasil negosiasi dengan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), namun pembicaraan menemui jalan buntu pada tahun lalu.
Pada Sabtu malam (18 Januari 2025), aplikasi TikTok sempat offline sebelum undang-undang larangan mulai berlaku pada Minggu (19 Januari 2025). Namun, penghentian ini hanya berlangsung beberapa jam. Layanan segera dipulihkan setelah Trump berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan undang-undang tersebut pasca pelantikannya pada Senin (20 Januari 2025).
