DPRD dan Pemprov Jabar Sepakat Lanjutkan Seleksi Komisioner Komisi Informasi

Selain informasi yang dikecualikan dan memang tidak boleh dipublikasikan seperti diatur oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, kepada para Komisioner KIP Jawa Barat terpilih nantinya.

Bedi menegaskan sistem klasifikasi informasi publik harus lebih diperjelas lagi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. “Misalnya informasi tersebut terbuka betul untuk publik (Setiap Saat, Serta Merta & Berkala), informasi terbatas untuk kalangan tertentu atau memang informasi tersebut berdurasi bisa dibuka dalam rentang waktu,” ucap Bedi.

Lebih Lanjut Bedi menyatakan bahwa hasil fit and proper test Komisioner KIP Jawa Barat yang dilakukan Komisi I akan langsung diumumkan setelah proses fit and proper test selesai. (humasdprdjabar)