DPRD Jabar dan Pemprov Tandatangani Rancangan KUA-PPAS
“Dilanjutkan dengan pembahasan di komisi-komisi, yang selanjutnya untuk memenuhi amanat peraturan tata tertib DPRD Pasal 180. Maka hari ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat atas Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2024,” kata Taufik Hidayat, Bandung, Jumat (8/9/2023).
Setelah penandatanganan ini kata Taufik Hidayat, DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar memiliki landasan hukum untuk membahas Raperda tentang APBD 2024.
“Kami (DPRD Jawa Barat) berharap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pinta Taufik Hidayat.
Sementara untuk agenda kedua yakni, persetujuan DPRD Jawa Barat terhadap Raperda tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sekaligus penandatangan persetujuan bersama. Hal itu dilakukan karena Panitia Khusus (Pansus) IV telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.
Hari ini Pansus IV harus melaporkan hasil kerjanya, dan selanjutnya Raperda tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut disetujui bersama DPRD Jawa Barat.
