“Macan yang membunuh manusia tidak dibalas dengan membunuh macannya, tetapi ini manusia yang ditindak dengan cara digantung, dibakar dan sebagainya. Dimana letak keadilan dan negara harus hadir disini,” ucapnya.
Hal ini, lanjut politisi dari fraksi PAN tersebut, tidak sejalan dengan besarnya investasi RRT di Indonesia dalam semua bidang. Tentu pemerintah RRT harus mendengarkan aspirasi dan penyataan sikap tentang kejahatan yang dilakukan pemerintah RRT kepada kaum muslim Uighur. Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi yang memegang teguh dasar negara sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Ribuan investasi yang ada di Indonesia dari RRT harus mendapatkan imbalan yang seimbang, hentikan kekerasan di Uighur,” katanya.
Hal serupa diperkuat anggota DPRD lainnya, Neng Madinah. Menurut dia, penindasan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok sangat tidak manusiawi. Bahkan untuk pergi berhaji pun dilarang pemerintah lantaran terafiliasi dengan teroris. Hal itu dinilai tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan berbangsa.
