“Perlu adanya program pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kurangnya informasi mengenai prosedur administratif yang harus mereka tempuh,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
“Kami akan terus mengawal kebijakan kesehatan ini agar benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai ada lagi pasien yang terlantar atau kesulitan mendapatkan obat hanya karena persoalan birokrasi dan minimnya anggaran,” tambah Diah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan di sektor kesehatan agar dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Jawa Barat,” pungkas Diah.
