DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Dorong Pemerintah Jawa Barat Selesaikan Persoalan Rumah Tidak Layak Huni
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Kamis, 22 Agt 2024
- visibility 50
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
HASANAH.ID – PURWAKARTA. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Hj. Iis Turniasih dorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yanga ada di wilayah Jawa Barat.
“Selain menjadi persoalan mendasar masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Program Rutilahu menjadi program favorit masyarakat. Hendaknya pemerintah jangan sampai abai terhadap program yang sudah menjadi agenda ini,” ujar Iis Turniasih saat dikonfirmasi, Kamis 22 Agustus 2024.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memprioritaskan program Rutilahu ini, dimana berdasarkan data yang dirilis BPS, gambaran kondisi rumah masyarakat di Jabar periode 2023, 45,83 persen rumah masuk kategori tidak layak huni.
“Dengan data (BPS) itu, sudah seharusnya pemprov bisa prioritas untuk melakukan pembenahan dengan meningkatkan angka-angka yang sudah ditargetkan,” imbuh legislator PDI Perjuangan asal Dapil X Jabar meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.
Sementara itu temuan di lapangan, Hj. Iis Turniasih masih kerap menerima keluhan warga soal kondisi rumahnya. Hal itu dikarenakan biaya yang diberikan untuk rutilahu tentunya tak bisa memperbaiki secara keseluruhan rumah. Sehingga rutilahu, kemungkinan besar akan selalu ada secara bergantian.
“Kita ketahui, nilai bantuan per unit rumah yang diberikan yakni Rp 20 juta. Hitungannya adalah belanja bahan Rp17,5 juta, BOP Rp2 juta, upah kerja minimal Rp2juta, dan administrasi BKM/LKM maksimal Rp500 ribu. Tentu saja nilai tersebut masih dirasakan minim, tetapi pemerintah dalam hal ini telah berupaya memberikan bantuan dan tanggung jawab kepada masyarakat yang benar-benar layak menerimanya,” tutur Iis.
- Penulis: Unggung Rispurwo
