Hasanah.id – Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tina Wiryawati merespon rencana WFH Permanen di lingkungan Jawa Barat. Tina mengatakan rencana tersebut harus melalui kajian yang mendalam.
Ia mengatakan kajian ini harus dilakukan di semua bidang tugas ASN, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini pelayanan publik di internal pemerintahan maupun ekstetnal kepada masyarakat.
“Terutama bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta bidang-bidang yang tidak bisa dilakukan dengan WFH,” katanya.
Ia mengatakan untuk tugas di bidang penelitian, analisis, tugas lapangan, dan tugas administrasi, katanya, memang kemungkinan besar dapat dilakukan juga secara WFH.
Hal yang perlu diperhatikan di antaranya absensi dan pemantauan tugas mereka selama WFH atau di lapangan.
“Untuk bidang-bidang research atau bidang-bidang yang sifatnya administrasi mungkin saja bisa dilaksanakan secara remote job atau WFH. Untuk absensi secara elektronik juga diharapkan sudah teruji bahwa langkah tersebut sudah dilakukan dengan benar, jangan nanti justru ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
