DPRD Jabar Tuti Turimayanti Sebut Pentingnya Penataan dan Penertiban PKL

“PKL merupakan bagian dari dinamika ekonomi masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Tapi harus diatur secara proporsional agar bisa berdampingan dengan kepentingan tata ruang kota dan kenyamanan warga,” ujar Tuti.

Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan dan penertiban, perlu terus diperkuat agar penanganan PKL tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan.

“Penertiban jangan hanya dipahami sebagai upaya memindahkan PKL, tetapi juga bagaimana memberikan solusi yang adil dan manusiawi, seperti penyediaan lokasi alternatif atau tempat usaha yang layak,” jelasnya.

Tuti menegaskan bahwa Komisi I DPRD Jabar akan terus memantau perkembangan program penataan dan penertiban PKL di berbagai daerah.

“Kami ingin kebijakan ini berjalan dengan keseimbangan antara penegakan aturan dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.