DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti Soroti Sistem PPDB Zonasi
Oleh karenanya, dari hal tersebut menjadi alasan utama masyarakat meminta SMAN Ciater segera dibangun sekaligus mendesak masuk dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru.
Sebelumnya, menurut Weni, sejumlah pegiat pendidikan berencana mengajukan judicial review Permendikbud No 1 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan aturan zonasi PPDB. Pihaknya pun, menyambut baik rencana judicial review aturan zonasi PPDB.
“Bicara soal judicial review kebijakan zonasi, secara moral kami dukung,” katanya.
Weni menyebutkan, sistem zonasi memang menyulitkan. Permasalahan itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim.
“Sistem zonasi ini memang bikin sulit. Selain kasus di Kecamatan Jalancagak, masih banyak kasus yang sama di daerah lain, apalagi dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi tapi kuota sekolah negeri sangat terbatas,” tuturnya.
Ia berharap, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memenuhi kebutuhan unit sekolah baru bagi daerah-daerah yang menjadi prioritas.
