Defisit APBN Rp600T menghambat DJP menghapus pajak JHT
- account_circle khasanah
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026 21:46 WIB
- visibility 89
- comment 0 komentar
- print Cetak
Defisit APBN Menghambat DJP Hapus Pajak Pencairan JHT
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Di sisi lain, ia menyatakan keterbukaan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan apabila ada masukan publik dan kondisi fiskal memungkinkan.
Secara pribadi, Eddy menegaskan bahwa kebijakan pajak harus selaras dengan kemampuan keuangan negara agar manfaat sosial dapat diberikan tanpa menambah beban fiskal.
Ia mencontohkan skenario ideal negara yang lebih mandiri secara fiskal, di mana lapisan bawah bisa diberikan bantuan lebih besar tanpa mengorbankan stabilitas anggaran.
Eddy menutup dengan penegasan bahwa keputusan kebijakan akan tetap mempertimbangkan prioritas fiskal, risiko utang, dan masukan masyarakat.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
