Menurut GMNI, situasi ini sangat mengancam negara-negara berkembang yang seringkali menjadi korban utama dari kebijakan intervensi politik dan militer negara besar.
Desak Indonesia Kembali ke Khitah Non-Blok
Terkait posisi Indonesia, Cristian menyoroti keterlibatan pemerintah dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Ia mendesak agar momentum ini digunakan Indonesia untuk kembali mengambil peran strategis sebagai pelopor Gerakan Non-Blok.
Baca Juga : Syarat Cawapres Diubah Hanya untuk Gibran, Bukan Kelompok Muda Indonesia
“Jika dunia dipaksa memilih kubu, Indonesia harus memilih kedaulatan. Perdamaian tidak boleh dijadikan alat dominasi,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Utama GMNI
Menyikapi kondisi tersebut, GMNI merilis tiga tuntutan resmi:
- Konsistensi Politik Bebas Aktif: Mendesak Pemerintah Indonesia tetap netral, tidak terseret blok kekuatan mana pun, dan vokal menentang agresi militer.
- Reformasi Peran PBB: Meminta PBB kembali ke mandat utamanya sebagai penjaga perdamaian dan tidak tunduk pada kepentingan negara besar.
- Solidaritas Global: Mengajak gerakan mahasiswa dan kaum tertindas di seluruh dunia untuk bersatu melawan imperialisme dan eksploitasi.
GMNI menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa perdamaian dunia hanya bisa terwujud melalui keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dan Dasasila Bandung.
