Selain menggratiskan SPP, lanjutnya, Jawa Barat juga tengah membenahi pengadaan ruang kelas dan sekolah baru serta penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer. Bahkan untuk bisa menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri mulai tahun 2020 ini, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, yakni mencapai Rp 2 triliun per tahun.
“Wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar, mengingat kebutuhan anggarannya besar dan kami harus melakukan efisiensi di bidang lain,” tuturnya.
Namun, Gubernur menegaskan, meskipun besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan mengganggu anggaran pembangunan lain. Gubernur pun berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup untuk menggratiskan biaya SPP
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi Sartika mengatakan pembayaran SPP di SMA dan SMK akan digratiskan mulai pertengahan 2020. Besaran keseluruhan bergantung pada jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah.
Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik, berkisar Rp 150.000 – Rp 180.000 per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri. “Negeri saja, kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU),” ucapnya.
