“Ironis sekali, karena saat APBD Karawang tinggi, UMK juga tinggi tetapi masih ada desa tertinggal,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan asal Dapil X Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini menyebutkan, penanganan desa tertinggal harus segera dilakukan dengan mengalokasikan anggaran khusus.
“Dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan segala macamnya harus dialokasikan anggarannya untuk penanganan desa tertinggal,” ujarnya.
Disinggung maraknya ancaman pabrik-pabrik yang berencana merelokasi ke Jawa Tengah akibat tingginya UMK di Kabupaten Karawang, Iis mengatakan bahwa pabrik di Karawang rata-rata merupakan industri padat modal dan hi-tech manufacturing yang tidak terpengaruh banyak pada hitung-hitungan UMK.
“Kenaikan UMK berpengaruh industri padat karya, sementara di Karawang kebanyakan industri dengan teknologi, mungkin saja pabrik-pabrik garment yang memiliki tenaga kerja banyak akan berpikir ulang karena tingginya UMK di Karawang, kami kira, masalah ini harus diselesaikan bersama baik pemerintah, organisasi serikat pekerja maupun para pengusaha,” imbuhnya.
