ADHIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Bandung. Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat Periode 2020 – 2024 resmi dikukuhkan. KPP-Jawa Barat adalah Organisasi Perempuan Parlemen yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses demokratisasi, melalui pengutamaan gender dalam pembangunan.
“KPP Jawa Barat secara nyata sudah melakukan kegiatan dalam satu tahun terakhir, hari ini baru dikukuhkan secara resmi KPP Jawa Barat,” Ujar Ketua Kaukus Parlemen Jawa Barat, DR. Hj. Ineu Purwadewi Sundari,S.Sos., M.M di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (19/2).
Untuk mewujudkan tujuan, KPP Jawa Barat telah mempersiapkan menlaksanakan sejumlah prioritas dan program yang akan digulirkan.
“Agenda Pertama akan melanjutkan perjuangan di legislasi baik dari raperda maupun support bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Jawa Barat ini responsive gender. Kemudian Kedua, terkait anggaran bagaimana KPP-Jawa Barat bisa mewarnai responsive gender dapat diwujudkan di provinsi Jawa Barat, selanjutnya beberapa program lain yang telah dilaksanakan seperti baksos, program kemasyarakatan maupun program penanaman pohon sudah dilakukan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan solusi bersama bagi masyarakat,” jelas Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini.
Disinggung aksi nyata yang dilaksanakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan jika KPP-Jawa Barat hadir dan telah melaksanakan sejumlah agenda bakti sosial di sejumlah daerah.
“Pada saat pandemi saat ini ditambah banyaknya bencana di sejumlah daerah, kami telah banyak melakukan agenda kemasyarakatan dan bakti sosial baik di Cirebon,Sumedang, Subang, Cimahi, Sukabumi maupun kota-kota lainnya, harapannya dapat memberikan solusi bersama terhadap permasalahan yang menimpa anak-anak dan perempuan,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, KPP-Jawa Barat nantinya bisa menjadi ajang pembuktikan bahwa perempuan mampu ikut berkontribusi. Karena di saat sekarang ini perempuan juga bisa berbuat untuk masyarakat.
“Ancaman pandemi saat ini masih ada, oleh karenanya kami mengajak baik DPR RI maupun DPRD kota untuk bersama-sama memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Ancaman bencana kedepan pun masih ada, sudah seharusnya kita melakukan aksi nyata kepada masyarakat.” Pungkasnya. (Uwo)
