Jokowi Curiga Manuver Politik Besar di Balik Isu Pemakzulan Gibran
HASANAH.ID – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mencium adanya manuver politik berskala besar yang mendasari mencuatnya isu ijazah palsu dan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menduga kedua isu tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari skenario politik tertentu.
Kepada wartawan yang menemuinya di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7), Jokowi menyampaikan intuisi politik yang ia rasakan terkait gejolak yang muncul belakangan ini.
“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik, di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan,” ujar Jokowi seperti dilansir dari detikJateng.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa isu-isu tersebut patut dicermati karena dapat menjadi alat untuk menurunkan citra politik individu atau kelompok tertentu.
“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” lanjutnya.
Jokowi juga menilai bahwa polemik seputar ijazah dan upaya pemakzulan terhadap Gibran kemungkinan saling berkaitan dan menjadi bagian dari strategi politik yang lebih luas.
“Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik,” tegasnya.
Meski mencurigai adanya arah politik di balik dinamika tersebut, Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu terusik. Ia menganggap situasi seperti ini bukan hal baru dalam dunia politik.
“Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa,” katanya sambil tersenyum.
Wacana pemakzulan terhadap Gibran sebelumnya mengemuka usai Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan butir tuntutan pada April 2025. Salah satu tuntutan itu menyarankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden karena menilai proses pemilihannya tidak sah secara hukum.
Tuntutan tersebut ditandatangani sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Wapres Try Sutrisno, serta purnawirawan TNI lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan. Prosesnya masih berjalan hingga kini. Terbaru, surat tuntutan sudah dikirimkan ke MPR, DPR, dan DPD untuk ditindaklanjuti secara konstitusional dan politik.
Sementara itu, tudingan soal ijazah palsu Jokowi bukan isu baru. Polemik ini kerap mencuat terutama menjelang momentum politik seperti pemilu. Saat menjabat sebagai presiden, isu tersebut juga beberapa kali diangkat oleh pihak-pihak tertentu.
Kini, setelah tidak lagi menjabat, tuduhan itu kembali dimunculkan. Sejumlah pihak telah melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke kepolisian. Sebagai bentuk perlindungan nama baik, Jokowi pun telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik sejumlah individu atas dugaan pencemaran nama baik.
