Berita

Kali ini, Kereta Cepat Indonesia-China Masuk Dalam Revisi Perda RTRW Kota Cimahi

Hasanah.id– Sebagai tindak lanjut dari Peninjauan Kembali RTRW Kota Cimahi, maka perlu disusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi berharap revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) rampung tahun ini.

Kepala Bappeda Kota Cimahi, Huzein Rachmadi mengtakan bahwa proses terbaru, revisi RTRW sudah masuk ke Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi, setelah sebelumnya sudah melalui pembahasan dengan DPRD Kota Cimahi hingga bagian Tata Ruang Pemprov Jabar.

“Nanti ke kementerian, dari kemeterian balik lagi ke kita, ke provinsi langsung ditetapkan Perdanya. Mudah mudahan tahun ini rampung,” ujarnya. Kamis (25/6/2020).

Lanjut Huzein memaparkan, ada sejumlah perubahan yang terjadi dalam hasil revisi RTRW, yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2005. Seperti perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan wilayah ekonomi hingga memasukan trase Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Namun untuk lebih jelasnya, kata Huzein, akan dirincikan dalam Rencana Detali Tata Ruang (RDTR). “KCIC, LRT sudah diakomidir. Untuk lebih lengkapnya nanti ada dalam RDTR,” sebutnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Amy Pringgo hingga kini belum memiliki Perda RDTR. Dokumen yang ada soal RDTR baru berbentuk materi teknis, dan belum disahkan menjadi produk aturan.

Amy mengatakan, RDTR Kota Cimahi sebetulnya sudah diproses sejak tahun 2013. Namun karena banyak dinamika, seperti adanya perubahan kebijakan secara nasional dan daerah yang harus dimuat, akhirnya proses Perda RDTR tertunda.

“Kalau Cimahi RDTR sudah ada, hanya belum dibuat Perda. Materi teknisnya sudah siap. Kendalanya adanya perubahan kebijakan nasional sehingga harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” jelas Amy.

Dikatakan Amy, tahun 2020 ini pihaknya sebetulnya berharap RDTR Kota Cimahi sudah berbentuk Perda. Menurutnya, prosesnya saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan dari Pemprov Jabar dan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN.

“Kita sudah bahas dari tahun sebelumnya. Hanya tinggal persetujuan dari provinsi atau dari pusat. Sedang kita kejar,” pungkasnya.

Tags
Back to top button
Close
Close