“Karena dalam kampanye baik RK-Jokowi berjanji mengembangkan e-government, tapi sisi lain masih berpikir pemerintahan terpusat sebagai hal bagus. Ini kan jelas kontraproduktif,” tegas dia.
Ia menuturkan untuk memindahkan ibu kota membutuhkan biaya tak sedikit. Terlebih, tiga daerah yang menjadi calon sementara ibu kota baru yakni Tegalluar, Walini dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka) sudah diproykesikan menjadi pusat ekonomi baru.
“Misalnya dikembangkannya sebagai pusat ekonomi baru, sebaiknya tidak ke sana. Tanpa pemindahan ibu kota ke sana, daerah itu sudah potensial maju. Kalau mau ke Jabar Selatan, buka wilayah di mana efeknya terasa daerah sekitarnya. Ya konsekuensinya biaya yang dikeluarkan besar,” tutur dia.
Dia menilai belum ada urgensinya pemindahan ibu kota ini direalisasikan. Terkecuali memiliki tujuan lain yaitu mengembalikan otoritas sejarah Sunda Kelapa.
“Misalnya mengembalikan otensitas sejarah Jabar yang bertolak dari Sunda Kepala. Itu pun kalau ibu kota Jakarta dipindah ke Kaltim, maka sudah saja Ibu Kota Jabar pindah ke Jakarta dengan pelimpahan semua aset sehingga jadi pusat Jabar. Otomatis Jakarta jadi wilayah Jabar. Kalau bermimpi ya sekalian,” ujar Karim.
