Hadi juga mengatakan pendidikan masyarakat adat melalui sekolah adat menjadi fokus mereka. Menurutnya layanan pendidikan harus dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat termasuk penghayat.
Oleh karena itu Ia mendorong peran pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat adat diantaranya mengoptimalkan pemenuhan hak masyarakat adat, mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik dan mewujudkan kepastian hukum.
“Kami juga mengadakan pertemuan Kemenkopolhukam untuk percepatan penetapan RUU Masyarakat Adat,” ungkapnya.
Ia akan mendorong Pemda setempat untuk melakukan penghitungan masyarakat adat serta wilayahnya di daerah mereka. Namun setelah pertemuan dengan Kemenpolhukam belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai RUU ini.
Sjamsul mengatakan bahwa kurangnya pengawalan serta dukungan untuk RUU ini. Ia meminta agar masyarakat terus mendorong agar RUU ini segera disahkan.
“Kami juga membutuhkan dukungan baik dari masyarakat atau anggaran dalam mengesahkan RUU ini, saya beruntung sekali rekan-rekan di diskusi dapat mendukung apa yang menjadi fokus Kemdikbud,” pungkas Sjamsul.
