“Ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan fasilitas lain. Nanti kami tinjau langsung, apakah perlu diperluas dan berapa kebutuhan luasan yang realistis,” lanjut Puan.
Surat Basuki tercatat dengan nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025. Permintaan ini muncul di tengah pembahasan usulan penghentian sementara atau moratorium pembangunan IKN yang disuarakan sebagian anggota DPR, termasuk dari Partai Nasdem.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Adies Kadir juga sempat membacakan surat Basuki di rapat paripurna, meski tidak membeberkan detailnya. Hingga pertengahan 2025, pembangunan IKN telah menyerap dana sekitar Rp151 triliun, terdiri dari Rp89 triliun dana APBN dan Rp58,41 triliun investasi swasta.
Pemerintah masih menargetkan pembangunan berlanjut hingga 2045 dengan total kebutuhan dana Rp460 triliun, mayoritas diharapkan berasal dari sektor swasta. Basuki sendiri menegaskan proyek IKN akan tetap diteruskan pada masa Presiden Prabowo Subianto. Untuk periode 2025–2028, APBN sudah mengalokasikan anggaran tambahan Rp48,8 triliun.
