HASANAH.ID, NASIONAL – Julius, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menyampaikan kritik keras terhadap Mahkamah Agung (MA) dan kondisi peradilan di Indonesia, yang menurutnya berada di “titik terendah”. Ia menyoroti sejumlah kasus besar, termasuk dugaan suap yang melibatkan tiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang mantan pejabat tinggi MA, serta isu-isu terkait transparansi putusan pengadilan pada Jumat, (1/11/2024).
“Kasus suap bernilai miliaran rupiah dan berbagai putusan janggal menunjukkan penyakit dalam tubuh peradilan kita sudah mendarah daging,” ujar Julius.
Ia mengaku PBHI konsisten mengawal isu ini agar MA dan pengadilan segera berbenah, meskipun ia pesimis mengingat sistem yang telah rusak.
Julius menilai bahwa proses peradilan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.
“Keputusan yang diambil hakim bisa jadi tidak murni karena hukum, melainkan karena pengaruh-pengaruh tertentu. Itu yang harus kita awasi,” katanya. Ia juga menyayangkan bahwa banyak putusan janggal tidak dipublikasikan, sehingga masyarakat sulit memantau dan menilai keadilan dalam putusan tersebut.
