Komisi IX DPR RI minta BPOM untuk Tingkatkan Pengawasan atas Maraknya Klinik Ilegal

“Bisa jadi aparat penindaknya ini yang justru bermain-main dengan pelaku kejahatan di lapangan. Karenanya saya usulkan kepada BPOM agar aparat penindakan pun juga tidak lepas dari pengawasan BPOM,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Anas juga mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh BPOM. “Saya kira apa yang dilakukan dan diupayakan oleh BPOM perlu diapresiasi, karena memang kita harus menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi yang dilakukan oleh para penjahat itu. Kita lakukan upaya apa saja, termasuk apa yang juga disampaikan oleh BPOM,” ungkap Anas.

Ia melihat dengan maraknya kejahatan berupa klinik ilegal yang berbasis kesehatan ataupun kecantikan ini menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan yang harus diperbaiki oleh BPOM. Baik itu dari segi sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan, manajemen pengawasan ataupun perlu ditingkatkannya fungsi penindakannya.

“Saya kira sudah bagus tinggal bagaimana kita semua, BPOM dan seluruh pemangku kepentingan ini benar-benar konsisten untuk melakukan itu dan tidak ada lagi kompromi-kompromi antara penindak dan yang ditindak,” pesan legislator dapil Jawa Timur III ini.