Komisi V DPRD Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Ciamis Bahas PPDB hingga Izin Operasional SMKN Tambaksari
Izin operasional SMKN Tambaksari didesak segera diberikan Kepala Cabang Dinas (KCD) 13 atau Kabupaten Ciamis. DPRD Kabupaten Ciamis dan beberapa kepala desa mengkritik lambatnya izin operasional SMKN Tambaksari.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Johan J Anwari menyinggung anggaran pendidikan di Jabar. Anggaran pendidikan di Jabar sempat naik di 2020 tapi di tengah jalan menurun drastis karena Covid-19 atau terkena refocusing. Pada 2022, Jabar sempat menaikan kembali anggaran pendidikan tapi postur anggaran tidak mendukung.
Untuk konteks permasalahan pendidikan di Kabupaten Ciamis itu lebih kepada kesetaraan, dan tinggal proses PPDB-nya yang masih harus diperbaiki. Untuk penambahan ruang kelas baru itu sudah menjadi keharusan karena tingginya animo masyarakat masuk sekolah negeri.
Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya. Pertama koordinasi pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024-2025 tingkat SMA/SMK, dan percepatan izin operasional SMKN Tambaksari.
