Kompensasi Nelayan Patimban Tidak Kunjung Cair, Komisi II DPRD Jabar : Kami Akan Perjuangkan
“Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (Pemerintah Pusat),” ujar Yuningsih.
Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih menyebut, nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.
“Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasi nya seperti kartu nelayan,” ucapnya.
Yuningsih menegaskan, Komisi II akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepal Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan di kawasan Patimban dan Indramayu ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh Kepala KSP, Muldoko.
“Terkait dampak tadi, kami sudah rapat dengan KSP terkait nelayan Subang dan Indramayu yang terdampak dari Pembangunan Patimban. Jadi aspirasi hari ini sudah kami sampaikan ke KSP ke Pak Muldoko,” tambah Hermansyah.
